Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandung

Anda Berada di  : Home Informasi Publik Berita Kami JUMLAH BAPAS DAN PK BELUM IDEAL
JUMLAH BAPAS DAN PK BELUM IDEAL
JUMLAH BAPAS DAN PK BELUM IDEAL

Jakarta, INFO_PAS. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH) melalui pendekatan diversi dan restoratif justice bagi Pembimbing Kemasyarakatan, di Hotel Orchadz Jakarta, Senin 3 September 2012.

Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh Kepala Bapas se-Indonesia ini juga dihadiri Dirjen HAM Kemenkumham, Harkristuti Harkrisnowo dan para Direktur dilingkungan Ditjen Pemasyarakatan.

"Jumlah Kantor Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) belum ideal untuk mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Anak (SPA)", demikian ungkap Harkristuti Harkrisnowo saat memberikan pembekalan kepada para peserta sosialisasi. 

Dirjen Harkristuti Harkrisnowo sebagai salah seorang yang turut membidani lahirnya UU Sistem Peradilan Anak mengemukakan bahwa dengan disahkannya UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang lebih mengedepankan penanganan anak bermasalah dengan hukum (ABH) melalui pendekatan diversi dan Restoratif justice, maka peran Bapas menjadi semakin berat.

Melalui UU tersebut peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada kantor Bapas menjadi garda terdepan dalam penanganan ABH. Peran PK juga sangat strategis dimana terlibat sejak tahap pra ajudikasi, ajudikasi hingga post ajudikasi. Yaitu membuat penelitian kemasyarakatan guna menyajikan data yang akurat dan tepat dalam memperoleh putusan terbaik bagi ABH.

Lebih rinci Hartkristuti dalam paparannya dihadapan peserta yang terdiri dari 71 kepala Bapas seluruh indonesia, mengatakan setidaknya ada beberapa langkah untuk akselerasi Implementasi UU Sistem Peradilan anak yaitu :

1.  Pelatihan terpadu antara penegak hukum yang menangani ABH, hal ini merujuk pada pasal 92 UU Sistem Peradilan Anak.

2.  Menyiapkan berbagai Peraturan pelakasana yang mendukung.

3.  Penyiapan Infra struktur melalui perencanaan kegiatan dan anggaran untuk penambahan Kantor Bapas, pembentukan LPKS, LPAS dan LPKA.

JUMLAH BAPAS DAN PK BELUM IDEAL

Dirjen Pemasyarakatan, Sihabudin menguatkan apa yang disampaikan Harkristuti, bahwa kondisi saat ini  jumlah Bapas dan PK yang ada belum ideal. Sesuai amanat UU Sistem Peradilan Anak, Bapas harus ada di setiap Kabupaten/Kota. Dengan demikian untuk mendukung implementasi UU SPA setidaknya di Indonesia memerlukan 451 Bapas dan setiap Bapas sedikitnya membutuhkan 7 orang PK atau total dibutuhkan 3157 orang PK.

"Saat ini di Indonesia baru terdapat 71 kantor Bapas dengan jumlah PK 878 orang," ujar Sihabudin.

Dalam kesempatan yang sama Dirjen Pemasyarakatan, Sihabudin menyampaikan bahwa saat ini terdapat anak yang kurang beruntung yaitu 1.165 tahanan anak berada di Rutan, 2.084 narapidana anak di dalam Lapas dan 1.547 klien yang dalam pembimbingan Bapas.

Sihabudin juga menyampaikan bahwa sebagai bagian dari criminal justice system, Pemasyarakatan memiliki andil yang cukup besar dalam upaya memberikan perlindungan dan pengentasan anak yg berhadapan dengan hukum (ABH).

"Maka PK di Balai Pemasyarakatan (Bapas) harus lebih memahami dan mendalami sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat berjalan optimal", ungkap Sihabudin.

UU SPA juga menuntut PK untuk harus bekerja secara profesiaonal, cepat dan bertanggung jawab sebagaimana diamanahkan UU SPA pasal 28 yg berbunyi Hasil litmas harus diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 X 24 jam.

Sementara itu Direktur Bina Bimbingan kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan, Marjoeki, selaku ketua penyelenggara melaporkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan selama 2 hari tanggal 3 - 4 September 2012 ini bertujuan utk memberikan pemahaman kepada kepala Bapas dalam melaksanakan kebijakan terkait penanganan ABH melalui pendekatan diversi dan restoratif justice, sehingga mampu mendorong para PK dalam penanaganan ABH dan agar para Kepala Bapas mampu mensinergikan sumber daya, dana dan sarana prasarana yang ada dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya.  (JP/RZ/YS)

Authors: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

 
Lapas Wanita Klas IIA Bandung

Support and Contact Us

Support and Contact Ussupport : support@lapaswanitabandung.com
admin : admin@lapaswanitabandung.com

SDP (Sistem Database Pemasyarakatan)

SDPSDP merupakan aplikasi resmi dalam membangun Database Nasional Pemasyarakatan